Menlu Turki: Haftar tak akan menangkan konflik di Libya

Milisi Jenderal Khalifa Haftar tak bisa memenangkan peperangan yang sedang berlangsung di Libya, kata menteri luar negeri Turki pada Rabu.

"Pihak Haftar tak menginginkan solusi politik di Libya, serta negara-negara pendukung Haftar seperti Uni Emirat Arab (UEA), Mesir, Prancis dan tentara bayaran Wagner [Grup] yang didukung Rusia," kata Menlu Mevlut Cavusoglu dalam sebuah wawancara televisi.

Cavusoglu menggarisbawahi bahwa Haftar meningkatkan agresinya baru-baru ini, Perdana Menteri Libya Fayez al-Sarraj mulai mengusir milisi Haftar dan merebut tempat-tempat penting dengan melakukan serangan balik.

Pemerintah Libya diserang oleh pasukan Haftar sejak April 2019, dengan lebih dari 1.000 tewas dalam insiden kekerasan.

Mengomentari perkembangan terakhir di Amerika Serikat (AS), Menlu Cavusoglu mengungkapkan bahwa rasisme di AS masih berlanjut.

"Oleh karena itu, keadilan harus ditegakkan kepada polisi yang melakukan pembunuhan ini dengan cara yang menenangkan hati nurani semua orang," kata dia.

AS berhadapan dengan aksi protes atas pembunuhan George Floyd, seorang pria kulit hitam tak bersenjata yang meninggal minggu lalu setelah dicekik oleh seorang polisi kulit putih.

"Tindakan polisi membunuh siapa pun dengan cara seperti itu tidak dapat diterima," tutur Cavusoglu.

Di sisi lain, soal Antifa, organisasi antifasis yang dilabeli teroris oleh Presiden AS Donald Trump, Cavusoglu menyoroti laporan media terbaru tentang hubungan Antifa dengan YPG/PKK.

Menlu Turki mendesak AS untuk mengambil sikap yang sama terhadap YPG/PKK yang menyerang tentara Turki.

Dalam kampanye terornya melawan Turki selama lebih dari 30 tahun, PKK - yang terdaftar sebagai organisasi teroris di Turki, Amerika Serikat, dan Uni Eropa - telah bertanggung jawab atas tewasnya 40.000 orang, termasuk perempuan, anak-anak, dan bayi. YPG adalah cabang PKK di Suriah.

Cavusoglu mengatakan aktivitas Turki di kawasan itu sejalan dengan hukum internasional terkait kapal pengeboran Turki yang beroperasi di Mediterania Timur sejak tahun lalu.

Menlu Turki juga menekankan bahwa perjanjian apa pun di Mediterania Timur tanpa partisipasi Turki akan "batal secara hukum."